4 Hal Penting Tentang Izin Kerja Ekspatriat Di Indonesia

Yang Perlu Anda Ketahui Tentang Izin Kerja Ekspatriat Di Indonesia?

Pasal 1 (13) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (“UU Ketenagakerjaan”) mendefinisikan Tenaga Kerja Asing (“Ekspatriat”) sebagai pemegang visa kewarganegaraan asing yang datang ke Indonesia dengan maksud untuk bekerja di wilayah Indonesia. Ekspatriat adalah pekerja asing yang tinggal di luar negara asalnya dan menetap di luar negeri, mis. di Indonesia. Pengusaha yang ingin mempekerjakan Ekspatriat untuk bekerja dengan mereka di Indonesia harus memastikan bahwa Ekspatriat tersebut telah memperoleh satu set lengkap Izin Kerja Ekspatriat sebagaimana ditetapkan oleh Kementerian Tenaga Kerja di Indonesia.

Pada artikel ini, kami akan menguraikan 4 (empat) hal penting yang harus diketahui dan dipahami oleh semua Majikan yang merekrut dan / atau dalam proses perekrutan Ekspatriat:

1. Siapa yang bisa menjadi Sponsor untuk Visa Kerja?

Hanya entitas berikut yang diizinkan menjadi sponsor untuk Ekspatriat di Indonesia:

• Lembaga Pemerintah, Badan Internasional, Perwakilan Negara Asing;
• Kantor Perwakilan kamar asing, perusahaan asing, atau berita asing;
• Perusahaan Penanaman Modal Asing (Penanaman Modal Asing atau PMA);
• Badan hukum yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia atau badan usaha asing yang terdaftar di instansi yang berwenang di Indonesia (mis. Kantor Perwakilan Asing);
• Lembaga Sosial, Agama, Pendidikan, dan Budaya; dan
• Layanan bisnis penyelenggara hiburan (impresariat).

Badan yang berbentuk perkumpulan sipil, firma, persekutuan komanditer, persekutuan bisnis, dan perseorangan dilarang untuk mempekerjakan dan / atau menjadi sponsor bagi Ekspatriat kecuali ditentukan lain oleh Peraturan Perundang-undangan.

Kewajiban Pembayaran DKP-TKA bagi Pemberi Kerja / Sponsor politik luar negeri

Pemberi kerja atau sponsor diharuskan membayar Dana Pengembangan Keahlian dan Keterampilan (“DKP-TKA”) sebesar USD 100 / bulan (USD 1200 / tahun) untuk setiap Ekspatriat yang dipekerjakan untuk bekerja di Indonesia. DKP-TKA dibayar lunas pada awal prosedur pengajuan Izin Kerja dalam Rupiah (Rp), untuk masa kerja yang telah disetujui oleh Menteri Tenaga Kerja.

Pemberi kerja atau sponsor berikut ini tidak diharuskan membayar DKP-TKA:

• Instansi / Lembaga Pemerintah;
• Badan Internasional (misalnya WHO, ILO, UNICEF, dll.);
• Perwakilan Negara Asing;
• Institusi sosial; dan
• Lembaga Keagamaan.

2. Posisi yang Dilarang untuk Ekspatriat

Berikut ini adalah alasan mengapa Ekspatriat bekerja di Indonesia:

• Sebagai Pemilik perusahaan sponsor (Investor / Pemegang Saham) dan / atau sebagai anggota Dewan Pengurus di perusahaan (yaitu: Direktur Utama / Direktur);
• Sebagai Ahli dalam ketrampilan tertentu, untuk transfer ilmu ke Indonesia.

Perlu diketahui bahwa Undang-Undang Indonesia mengatur bahwa Ekspatriat tidak diperbolehkan memegang posisi tertentu di Indonesia. Posisi terlarang ini sebagian besar ada di bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia (HRD), seperti Direktur Personalia, Manajer Sumber Daya Manusia, dan Supervisor terkait HRD. Daftar lengkap posisi terlarang bagi ekspatriat diatur dalam Keputusan Menteri Tenaga Kerja No. 40 tahun 2012 (“Ketenagakerjaan No. 40/2012”).

Selain posisi terlarang yang tercantum dalam Keputusan Ketenagakerjaan No. 40/2012, terdapat posisi lain yang dilarang bagi Ekspatriat yang bekerja di bidang tertentu, seperti di Industri Migas.

Larangan bagi Ekspatriat untuk Memiliki Banyak Posisi

Menurut pasal 41 Keputusan Menteri Tenaga Kerja No. 16 Tahun 2015 (“Ketenagakerjaan No. 16/2015”) Pemberi kerja tidak diperbolehkan merangkap jabatan Ekspatriat di berbagai posisi, seperti:

• Mempekerjakan Ekspatriat untuk rangkap posisi, baik di dalam perusahaan yang sama, atau di perusahaan yang berbeda;
• Mempekerjakan Ekspatriat yang saat ini dipekerjakan oleh Pemberi Kerja lain.

Dikecualikan dari larangan rangkap jabatan adalah Ekspatriat yang bekerja sebagai anggota Direksi, atau Dewan Komisaris.

3. Tata Cara Memperoleh Izin Kerja

Setiap pemberi kerja yang mempekerjakan Ekspatriat wajib mendapatkan izin tertulis dari Kementerian Tenaga Kerja (“Izin Kerja”). Berikut adalah Prosedur untuk mendapatkan Izin Kerja di Indonesia:

Izin untuk dipegang oleh Perusahaan Sponsor:

• Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing atau “RPTKA”;
• Telex Vitas;
• Izin Memperkerjakan Tenaga Kerja Asing atau “IMTA”);

Izin untuk dipegang oleh Ekspatriat yang dipekerjakan:

• Visa Tinggal Terbatas (Kartu Izin Tinggal Terbatas atau “KITAS”);
• Izin Keluar / Masuk Kembali Ganda (“MERP”);
• Surat Pendaftaran (Surat Tanda Melapor atau “STM”);
• Surat Pendaftaran Tinggal Sementara (Surat Keterangan Pendaftaran Penduduk Sementara atau “SKKPM”);
• Kartu Izin Kedatangan (Kartu Ijin Pendatang atau “KIJ”); dan
• Kedatangan Surat Bukti Pelaporan (Lapor Kedatangan atau “LK”).

Data diperlukan dari perusahaan sponsor di awal thProsedur tersebut terdiri dari: (1) nama perusahaan sponsor; (2) domisili bisnis perusahaan; (3) nama pimpinan perusahaan; (4) pekerjaan Ekspatriat; (5) deskripsi pekerjaan Ekspatriat; (6) jumlah Ekspatriat yang dipekerjakan; (7) lokasi kerja Ekspatriat yang direkrut; (8) masa kerja Ekspatriat; (9) upah Ekspatriat; (10) mulai bekerja; (11) jumlah pekerja Indonesia yang dipekerjakan di perusahaan sponsor; (12) penunjukan TKI sebagai pendamping Ekspatriat; dan (13) program pelatihan bagi tenaga kerja Indonesia.

Baca Juga ; Kelas Pembelajaran Pendidikan Virtual Online di mana saja

4. Kewajiban Memperoleh Lisensi Lain untuk Ekspatriat

Setelah jangka waktu tertentu, Ekspatriat yang bekerja di Indonesia diwajibkan untuk memperoleh izin lain guna memenuhi kewajibannya sebagaimana diatur dalam Ketenagakerjaan Nomor 16 Tahun 2015. Kewajiban tersebut adalah sebagai berikut:

• Pemenuhan pajak

Pasal 36 Keputusan Ketenagakerjaan No. 16 Tahun 2015 mewajibkan Ekspatriat yang telah bekerja lebih dari 6 (enam) bulan di Indonesia untuk memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (“NPWP”). NPWP berfungsi sebagai kepatuhan perpajakan bagi subjek hukum di Indonesia.

• Polis Asuransi Lokal

Pasal 36 Keputusan Ketenagakerjaan No. 16 tahun 2015 mewajibkan Ekspatriat untuk memiliki polis asuransi pada perusahaan asuransi yang saat ini didirikan di Indonesia sebagai badan hukum Indonesia.

• Pendaftaran BPJS atau Badan Penyelenggara Jaminan Sosial

Sejak dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, Ekspatriat yang telah bekerja minimal 6 (enam) bulan di Indonesia juga wajib mengikuti Sistem Jaminan Nasional. Pemberi kerja harus mendaftarkan karyawannya di Badan Penyelenggara Jaminan Sosial atau “BPJS”) di bawah 2 (dua) program jaminan: Ketenagakerjaan dan Kesehatan.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *